Presiden AS Donald Trump berjabat tangan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat mereka mengadakan pertemuan bilateral di Bandara Internasional Gimhae, di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik, di Busan, Korea Selatan, Kamis (30/10/2025). Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
BUSAN – Pemerintah Amerika Serikat dan China mengumumkan tercapainya kesepakatan dagang untuk meredakan ketegangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC di Busan, Korea Selatan, pada 30 Oktober 2025, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menyetujui sejumlah langkah de-eskalasi.
Kesepakatan tersebut mencakup komitmen AS untuk menurunkan total tarif kumulatif atas barang-barang dari China menjadi 47 persen. Sebagai imbalannya, China setuju untuk menangguhkan kebijakan kontrol ekspor Logam Tanah Jarang (LTJ), sebuah komponen vital bagi industri teknologi global.
Bagi perekonomian global, kesepakatan ini memberikan kelegaan. Namun bagi Indonesia, gencatan senjata dagang ini menghadirkan serangkaian peluang sekaligus tantangan struktural yang perlu diantisipasi secara cermat.
Poin-Poin Utama Kesepakatan Dagang AS-China
Kesepakatan di Busan lahir dari kebutuhan mendesak kedua negara untuk menghindari eskalasi lebih lanjut yang berisiko memicu resesi global. Ancaman tarif hingga 145 persen dari AS dan potensi penghentian pasokan LTJ oleh China menjadi pendorong utama perundingan ini.
Berikut adalah rincian utama dari kesepakatan tersebut:
- Penurunan Tarif dan Isu Fentanil: AS setuju menurunkan total tarif atas produk China dari 57 persen menjadi 47 persen. Pengurangan sebesar 10 persen ini secara spesifik berasal dari pemotongan tarif yang terkait dengan fentanil. Langkah ini diambil sebagai respons atas komitmen China untuk meningkatkan kerja sama dalam menekan peredaran bahan baku fentanil.
- Penangguhan Kontrol Ekspor Logam Tanah Jarang: China sepakat untuk menunda implementasi kebijakan kontrol ekspor LTJ selama satu tahun. Keputusan ini sangat penting bagi industri teknologi dan pertahanan di seluruh dunia yang bergantung pada pasokan dari China. Namun, perjanjian ini bersifat sementara dan perlu dinegosiasikan kembali setiap tahun, yang mengindikasikan bahwa stabilitas ini masih rapuh.
- Komitmen Pembelian Produk Pertanian: China berkomitmen untuk kembali membeli kedelai dari AS dalam volume yang signifikan. Langkah ini memberikan keuntungan bagi sektor pertanian AS, yang merupakan basis dukungan politik penting bagi pemerintahan Trump.
Dampak bagi Perekonomian Indonesia: Peluang dan Tantangan
Sebagai negara dengan hubungan dagang yang erat dengan AS dan China, Indonesia akan merasakan dampak langsung dari kesepakatan ini.
Peluang yang Terbuka
Meredanya tensi dagang global berpotensi membawa sejumlah dampak positif bagi Indonesia:
- Stabilitas Ekonomi: Penurunan ketidakpastian global dapat membantu menstabilkan nilai tukar Rupiah dan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di pasar negara berkembang.
- Peningkatan Ekspor: Permintaan global untuk komoditas andalan Indonesia, seperti batu bara dan baja, diperkirakan akan membaik seiring normalisasi aktivitas perdagangan.
- Potensi Investasi: Perusahaan multinasional yang menerapkan strategi diversifikasi rantai pasok “China+1” akan terus mencari lokasi produksi alternatif. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi asing langsung (FDI).
Tantangan Daya Saing
Di sisi lain, kesepakatan ini juga menyoroti tantangan fundamental bagi daya saing industri nasional. Selama periode tarif tinggi, produk Indonesia menikmati keunggulan kompetitif sesaat di pasar AS karena produk China dikenai bea masuk yang mahal. Ekspor produk elektronik Indonesia ke AS, misalnya, sempat meningkat 23,5 persen.
Dengan penurunan tarif, produk China yang sangat kompetitif akan kembali bersaing secara langsung. Kondisi ini mengekspos beberapa kelemahan struktural Indonesia, antara lain:
- Biaya Logistik Tinggi: Biaya logistik di Indonesia mencapai 23 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam (15 persen).
- Iklim Investasi: Kompleksitas birokrasi masih menjadi hambatan. Data menunjukkan dari 33 perusahaan yang merelokasi pabrik dari China, hanya 7 yang memilih Indonesia, sementara 19 perusahaan memilih Vietnam.
- Ketergantungan Bahan Baku: Industri manufaktur Indonesia, khususnya elektronik, masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari China. Lebih dari 70 persen komponen diimpor dari negara tersebut, menciptakan kerentanan pada rantai pasok.
Langkah ke Depan: Jeda Strategis
Kesepakatan dagang AS-China di Busan lebih merupakan jeda taktis daripada sebuah resolusi permanen. Klausul negosiasi ulang tahunan memastikan bahwa ketidakpastian akan tetap menjadi bagian dari lanskap ekonomi global.
Bagi AS dan sekutunya, periode satu tahun ini adalah kesempatan untuk mempercepat diversifikasi rantai pasok. Bagi China, ini adalah waktu untuk memperkuat fondasi teknologinya.
Bagi Indonesia, pesan utamanya adalah urgensi. Kesempatan ini bersifat sementara dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan reformasi struktural. Percepatan perbaikan iklim investasi, efisiensi biaya logistik, dan penguatan industri dalam negeri menjadi agenda krusial yang tidak bisa ditunda. Pada akhirnya, kemampuan Indonesia untuk bersaing di panggung global tidak ditentukan oleh dinamika AS-China, melainkan oleh efektivitas kebijakan dan reformasi di dalam negeri.
