JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis potret terbaru ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2025, dan hasilnya menyajikan gambaran yang kontradiktif.
Di satu sisi, ada kabar baik: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional turun tipis menjadi 4,85 persen. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Agustus 2024), jumlah penganggur berkurang sekitar 4.092 orang.
Namun di sisi lain, jika ditarik lebih pendek ke data Februari 2025, jumlah orang yang mencari kerja justru bertambah 180.000 orang. Saat ini, total ada 7,46 juta warga Indonesia yang tercatat masih menganggur.
Di tengah dinamika ini, satu data kembali menjadi sorotan utama dan menegaskan masalah struktural yang tak kunjung usai: Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tetap menjadi penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia.
Paradoks Lulusan ‘Siap Kerja’
Data Sakernas Agustus 2025 menunjukkan ironi yang persisten. Lulusan SMK, yang notabene didesain untuk ‘siap kerja’, justru mencatatkan TPT sebesar 8,63 persen.
Angka ini jauh melampaui TPT lulusan SMA (6,88 persen) dan lulusan Universitas (5,39 persen). Anehnya, TPT terendah justru disandang oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah (hanya 2,30 persen).
Ini menyoroti dua fenomena di pasar kerja kita. Pertama, TPT rendah di kalangan lulusan SD bukan berarti mereka mudah mendapat pekerjaan layak. Sering kali, ini terjadi karena posisi tawar yang rendah membuat mereka terpaksa menerima pekerjaan apa pun di sektor informal untuk bertahan hidup.
Kedua, tingginya TPT SMK dan SMA (30,74 persen dari total penganggur) menegaskan adanya ‘skill mismatch’ atau ketidaksesuaian keterampilan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam respons terhadap data sebelumnya, telah mengidentifikasi masalah link and match antara kurikulum vokasi dan kebutuhan industri sebagai akar masalahnya.
Kualitas Lapangan Kerja Baru Jadi Tanda Tanya
Secara total, ada 1,90 juta penduduk bekerja yang bertambah dalam setahun terakhir. Namun, kualitas serapan kerja ini menimbulkan pertanyaan.
Dari 1,90 juta tambahan tersebut, peningkatan terbesarnya adalah pekerja paruh waktu (bertambah 1,66 juta orang). Sementara itu, pekerja penuh (minimal 35 jam seminggu) hanya bertambah 0,20 juta orang. Ini mengindikasikan lapangan kerja yang tercipta mungkin belum optimal dalam hal jam kerja dan pendapatan.
Meski begitu, BPS mencatat sinyal positif. Proporsi pekerja formal (buruh/karyawan/pegawai) naik menjadi 42,20 persen dari total pekerja. BPS menilai ini adalah sinyal baik untuk ketahanan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Secara sektoral, tiga penyerap tenaga kerja terbesar adalah Pertanian, Akomodasi dan Makan Minum, serta Industri Pengolahan.
‘PR’ Struktural yang Masih Menumpuk
Di luar isu utama, laporan BPS juga menyoroti sejumlah tantangan struktural yang belum teratasi dan perlu menjadi perhatian serius:
- Kesenjangan Kota-Desa: Pengangguran di perkotaan (5,75 persen) masih jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (3,47 persen).
- Pengangguran Gen Z: Kelompok usia muda (15-24 tahun) mencatatkan TPT yang sangat tinggi, yakni 16,89 persen.
- Pengangguran Jangka Panjang: Cukup banyak yang putus asa. Data menunjukkan 31,08 persen dari total penganggur telah mencari kerja lebih dari satu tahun.
- Dampak PHK: Sekitar 0,77 persen (58 ribu orang) menganggur akibat terkena Pemutusan Hubungan Kerja, mayoritas dari sektor industri.
Menanti Efektivitas Kebijakan
Rangkaian data ini menunjukkan bahwa meski ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen pada Triwulan III 2025, dampaknya belum cukup kuat untuk menciptakan lapangan kerja penuh (full-time) secara masif.
Persoalan lulusan SMK yang terus menjadi ‘juara’ pengangguran adalah alarm keras. Ini menandakan perlunya revitalisasi pendidikan vokasi yang benar-benar tepat sasaran, bukan sekadar program di atas kertas.
Pemerintah, melalui Kemenaker, dikabarkan sedang menyiapkan program seperti ‘School-to-Work Transition’ dan ‘SMK Go Global’. Efektivitas program inilah yang akan ditunggu publik untuk menjawab tantangan besar ketenagakerjaan di masa depan.
