WASHINGTON – Penutupan pemerintahan (government shutdown) terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat, yang berlangsung selama 40 hari, akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Pada Minggu (9/11/2025), Senat AS meloloskan langkah prosedural krusial untuk mengakhiri kebuntuan anggaran yang telah melumpuhkan layanan federal sejak 1 Oktober.
Namun, krisis politik ini telah menimbulkan dampak negatif yang besar pada perekonomian. Dampak terbesarnya adalah jatuhnya kepercayaan konsumen AS, yang kini turun ke level terendah sejak Juni 2022. Ini adalah sinyal bahaya yang jelas dari publik Amerika yang lelah dengan kelumpuhan di Washington.
Kepercayaan Konsumen Anjlok Drastis
Survei terbaru dari Universitas Michigan, yang dirilis Jumat (8/11/2025), menunjukkan data yang suram. Indeks sentimen konsumen turun drastis ke level 50,3. Angka ini turun tajam dari 53,6 bulan sebelumnya dan nyaris menyentuh rekor terendah historis yang terjadi pada Juni 2022, saat inflasi berada di puncaknya.
Joanne Hsu, Direktur Survei Konsumen di Universitas Michigan, mengkonfirmasi bahwa shutdown adalah penyebab utamanya. “Dengan penutupan pemerintah federal yang telah berlangsung selama lebih dari sebulan, konsumen kini mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi konsekuensi negatif bagi perekonomian,” ujarnya.
Uniknya, data menunjukkan adanya perbedaan tajam. Sementara sentimen publik secara luas menurun drastis, sentimen di antara konsumen yang banyak berinvestasi di pasar saham justru naik sebesar 11%.
Namun, para ekonom memperingatkan agar tidak terlalu optimistis dengan data investor tersebut. Thomas Simmons, Kepala Ekonom AS di Jefferies, menekankan bahwa mesin penggerak ekonomi AS adalah kelas menengah, yang kini sentimennya “tampak semakin intensif” menurun.
“Jika kelompok ini tidak mampu mempertahankan laju pengeluaran mereka, (pertumbuhan ekonomi) mungkin akhirnya akan melambat,” kata Simmons, mengingatkan bahwa belanja kelas menengahlah yang menopang PDB.
Akar Masalah: Perbedaan Pendapat Soal Subsidi Kesehatan
Krisis 40 hari ini dipicu oleh perbedaan politik yang tajam mengenai pendanaan program kesehatan. Pemerintahan lumpuh sejak 1 Oktober 2025, karena Kongres gagal menyepakati anggaran baru.
Partai Demokrat menolak meloloskan anggaran, kecuali jika di dalamnya termasuk perpanjangan subsidi Affordable Care Act (ACA), atau dikenal sebagai Obamacare, yang akan berakhir pada Desember 2025. Subsidi ini sangat penting karena membantu lebih dari 20 juta warga AS mendapatkan asuransi kesehatan. Tanpa subsidi itu, jutaan orang terancam kenaikan premi yang drastis.
Di sisi lain, Partai Republik dan Presiden Donald Trump menolak tuntutan tersebut. Trump bahkan secara terbuka di media sosial mendesak Partai Republik untuk menghapus total subsidi ACA, dan menggantinya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ekonomi Kehilangan Data dan Ancaman Krisis Pangan
Dampak shutdown ini menyebar jauh melampaui Washington. Konsekuensi paling berbahaya adalah terhentinya rilis data ekonomi.
Karena Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) ikut tutup, AS sudah dua bulan berturut-turut tidak merilis data ekonomi vital, termasuk Laporan Ketenagakerjaan (Nonfarm Payrolls) dan data inflasi (CPI). Akibatnya, Bank Sentral AS (The Fed) kini tidak memiliki data yang jelas. Para pengambil kebijakan di The Fed tidak memiliki data resmi untuk membuat keputusan penting mengenai suku bunga pada pertemuan mereka di bulan Desember nanti.
Sementara itu, krisis kemanusiaan mengancam jutaan warga. Shutdown telah menghentikan pendanaan untuk Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP), atau bantuan pangan, yang diandalkan oleh 42 juta orang Amerika.
Parahnya lagi, penghentian bantuan ini bukan sekadar masalah administrasi. Pemerintahan Trump secara aktif berjuang di Mahkamah Agung pada 7 November untuk memblokir perintah pengadilan rendah yang mengharuskan pembayaran bantuan pangan tetap dilakukan.
Wall Street pun khawatir. Analis seperti Michael Baker dari D.A. Davidson memperingatkan bahwa hilangnya bantuan pangan ini akan berdampak negatif pada daya beli masyarakat menjelang musim belanja liburan yang krusial.
Kesepakatan Rapuh Pengakhiran Krisis
Di tengah tekanan ekonomi dan sosial yang memuncak, kesepakatan akhirnya tercapai di Senat pada Minggu (9/11/2025) malam. Melalui pemungutan suara 60-40, Senat setuju untuk memajukan RUU kompromi.
RUU ini akan mendanai kembali pemerintahan hingga 30 Januari 2026 dan menjamin pembayaran gaji pegawai federal yang ditahan. Namun, kesepakatan ini sulit diterima oleh Partai Demokrat.
Tuntutan utama mereka—perpanjangan subsidi ACA—tidak termasuk dalam RUU tersebut. Sebagai gantinya, mereka hanya mendapatkan “jaminan” dari Partai Republik untuk mengadakan pemungutan suara terpisah mengenai subsidi itu di bulan Desember, tanpa jaminan RUU itu akan lolos.
“Republik mengontrol Gedung Putih, Senat, dan DPR… ini adalah satu-satunya kesepakatan yang ada di meja,” kata Senator Demokrat Jeanne Shaheen, menyoroti posisi tawar pihaknya yang lemah.
Presiden Trump, yang melihat ini sebagai kemenangan, segera memberi lampu hijau. “Sepertinya sebentar lagi shutdown akan berakhir,” katanya kepada wartawan.
Babak Baru: Tantangan di DPR dan Peringatan Soal Pasar Saham
Meskipun Senat telah setuju, krisis ini belum sepenuhnya usai. RUU kompromi ini masih harus lolos pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di mana penolakan diperkirakan akan lebih keras, terutama dari faksi progresif Demokrat yang merasa tidak puas.
Bahkan jika RUU ini lolos, kerusakan ekonomi telah terjadi. Penasihat Ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, secara terbuka memperingatkan bahwa jika shutdown berlanjut, pertumbuhan PDB AS kuartal keempat bisa menjadi negatif.
Di pasar keuangan, analis Bank of America menyoroti tanda bahaya lain: peringatan adanya “kenaikan harga aset yang tidak wajar” (market bubble). Mereka mencatat pola aneh “spot-up, vol-up”, di mana harga aset (saham) dan tingkat kekhawatiran pasar (volatilitas) sama-sama naik. Ini adalah tanda klasik bahwa harga aset mungkin sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
