© iStockphoto/BalkansCat
Jakarta – Situasi keamanan di Asia Timur mencapai titik didih baru pada akhir November 2025. Langkah Pemerintah Jepang yang mempercepat penempatan sistem rudal pertahanan udara di Pulau Yonaguni—pulau terluar Jepang yang hanya berjarak 110 kilometer dari Taiwan—telah memicu kemarahan diplomatik dan balasan ekonomi dari China. Eskalasi ini dinilai bukan lagi sekadar retorika, melainkan pergeseran strategi militer yang berpotensi menyeret kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, ke dalam ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.
Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, dalam kunjungan inspeksinya ke Yonaguni pada Minggu (23/11/2025), menegaskan bahwa pengerahan unit rudal Type 03 Chu-SAM dan pasukan peperangan elektronik (electronic warfare) di wilayah tersebut berjalan sesuai jadwal. Koizumi menyebut langkah ini sebagai upaya defensif untuk “menurunkan kemungkinan serangan bersenjata” terhadap wilayah kedaulatan Jepang, sekaligus menepis anggapan bahwa Tokyo sengaja memprovokasi Beijing.
Perisai Rudal di “Pintu Depan” Taiwan
Pengerahan militer di Yonaguni menjadi sorotan dunia karena posisi geografisnya yang sangat strategis. Pulau ini terletak di ujung barat daya rantai kepulauan Ryukyu, menjadikannya titik terdepan dalam strategi pertahanan “Dinding Barat Daya” Jepang. Berdasarkan laporan teknis, Jepang menempatkan varian terbaru rudal permukaan-ke-udara Type 03 Chu-SAM (Kai) yang memiliki kemampuan mencegat rudal jelajah dan pesawat musuh pada ketinggian rendah hingga menengah.
Selain rudal, Pasukan Bela Diri Darat Jepang (JGSDF) juga mengaktifkan Kompi Peperangan Elektronik ke-101 dan ke-301. Unit ini dilengkapi perangkat jamming energi terarah Type 24 yang mampu melumpuhkan komunikasi dan radar lawan. Kehadiran aset militer canggih yang begitu dekat dengan Taiwan ini dianggap Beijing sebagai ancaman langsung terhadap operasi militer mereka di Selat Taiwan.
China merespons langkah ini dengan manuver diplomatik tingkat tinggi. Utusan Tetap China untuk PBB, Fu Cong, secara resmi mengirimkan surat protes kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam dokumen tersebut, Beijing menyebut tindakan Jepang dan pernyataan para pemimpinnya sebagai “tindakan agresi” (act of aggression) dan peringatan bahwa Jepang telah melanggar garis merah kedaulatan China.
Diplomasi “Wolf Warrior” dan Sanksi Ekonomi
Kemarahan China tidak lepas dari pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada awal November 2025. Takaichi, yang dikenal berhaluan konservatif, menyatakan di hadapan parlemen (Diet) bahwa blokade laut atau serangan militer terhadap Taiwan dapat dikategorikan sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang. Definisi hukum ini memungkinkan Jepang mengerahkan kekuatan militer untuk membela sekutu, sebuah penyimpangan tajam dari kebijakan pasifis pasca-Perang Dunia II.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengecam keras pernyataan dan tindakan Jepang tersebut. “Langkah ini sangat berbahaya dan negara-negara tetangga harus waspada. Jepang sengaja menciptakan ketegangan regional,” ujar Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing.
Dampak dari ketegangan politik ini langsung merembet ke sektor ekonomi. Pada 19 November 2025, China kembali memberlakukan larangan impor total terhadap produk makanan laut (seafood) dari Jepang, membatalkan pelonggaran yang sempat dilakukan sebelumnya. Beijing beralasan dokumen teknis Jepang tidak memadai, namun langkah ini dilihat luas sebagai hukuman politik.
Sektor pariwisata Jepang juga terpukul telak. Menyusul peringatan perjalanan (travel advisory) yang dikeluarkan Beijing, terjadi gelombang pembatalan perjalanan. Maskapai penerbangan China mencatat hingga 491.000 pembatalan penerbangan ke Jepang hingga akhir tahun. Operator wisata East Japan International Travel Service melaporkan kehilangan 80 persen pemesanan untuk sisa tahun 2025. Ekonom dari Nomura Research Institute memperkirakan potensi kerugian ekonomi Jepang bisa mencapai 1,49 triliun yen (sekitar Rp 158 triliun).
Implikasi Serius bagi Indonesia
Bagi Indonesia, konflik di utara ini bukan sekadar berita luar negeri. Posisi Taiwan sebagai salah satu mitra dagang utama dan titik transit logistik global membuat stabilitas Selat Taiwan krusial bagi perekonomian nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor Indonesia pada September 2025 mencapai USD 24,68 miliar, di mana sebagian besar komoditas energi seperti batu bara dan LNG dikirim ke negara-negara Asia Timur melewati jalur laut yang kini tegang tersebut.Gangguan di jalur ini dapat memicu lonjakan biaya logistik dan asuransi perkapalan yang pada akhirnya membebani harga barang di dalam negeri.
Lebih jauh, ketergantungan industri Indonesia pada pasokan teknologi juga menjadi sorotan. Kepala Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) di Indonesia, Bruce Hung, sebelumnya menegaskan posisi vital Taiwan dalam rantai pasok semikonduktor global. “Taiwan berada di jantung revolusi AI,” ujarnya, mengingatkan bahwa gangguan produksi chip di Taiwan akan melumpuhkan sektor manufaktur elektronik dan otomotif di Indonesia.
Selain faktor ekonomi, keselamatan lebih dari 300.000 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Taiwan menjadi prioritas utama pemerintah. Meningkatnya aktivitas militer, seperti intrusi drone dan latihan tempur di sekitar perairan tersebut, menuntut kesiapsiagaan rencana kontingensi evakuasi dari Jakarta.
Stabilitas Kawasan di Ujung Tanduk
Pemasangan rudal di Yonaguni menandai era baru dalam persaingan kekuatan di Asia Pasifik. Jepang di bawah PM Takaichi tampaknya tidak akan mundur, terlebih dengan adanya konfirmasi dukungan dari Presiden AS Donald Trump yang menyebut Takaichi sebagai “teman dekat” dalam pembicaraan telepon akhir November lalu.
Di sisi lain, China terus meningkatkan tekanan melalui instrumen ekonomi dan jalur diplomatik internasional. Situasi ini menempatkan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan stabilitas politik, di tengah ancaman konflik terbuka yang semakin nyata di depan mata.
