
TAPANULI SELATAN – Selasa sore, 25 November 2025, menjadi momen kelam yang tak akan terlupakan bagi warga Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru. Hujan deras yang dipicu oleh Siklon Tropis Senyar sore itu berubah menjadi petaka ketika Sungai Batang Toru meluap dengan cara yang tidak wajar. Bukan hanya air bah, arus sungai membawa ribuan batang kayu gelondongan (logs) berukuran raksasa, menciptakan fenomena mengerikan yang kini disebut warga sebagai “tsunami kayu”.
Bencana ini meluluhlantakkan ratusan rumah dan infrastruktur vital. Hingga Senin (1/12/2025), data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Selatan mencatat 50 orang meninggal dunia dan 46 warga lainnya masih dinyatakan hilang. Di balik duka mendalam ini, muncul perdebatan sengit: apakah ini murni amukan alam, atau ada andil kesalahan manusia di hulunya?
Detik-Detik “Dinding Air” Menerjang
Kepanikan melanda saat air sungai naik dengan cepat. Sukrianto, salah satu penyintas, menceritakan bagaimana warga secara naluriah berlari menuju jembatan beton desa yang dianggap sebagai titik aman tertinggi.
“Air datang besar tiba-tiba. Warga berlari ke jembatan karena dianggap tinggi, tapi tak sempat lagi ke mana-mana,” ungkap Sukrianto dengan suara bergetar. Keputusan itu berujung fatal. Tumpukan kayu gelondongan menghantam tiang jembatan, menjebol strukturnya, dan menyapu siapa saja yang berada di atasnya.
Kisah pilu juga datang dari Rusli Waruwu. Di tengah kekacauan, ia terpisah dari istri dan anak bungsunya yang baru berusia 2,5 tahun. “Tiba-tiba datang air besar, lepaslah anakku yang kecil dari gendongan istriku,” tutur Rusli yang hingga kini masih terus menyusuri tepian sungai berharap menemukan buah hatinya.
PT Agincourt Resources Buka Suara
Besarnya volume kayu yang hanyut memicu spekulasi publik yang mengarah pada aktivitas industri di sekitar Ekosistem Batang Toru. Salah satu yang menjadi sorotan adalah PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe.
Menanggapi isu ini, Manajemen PTAR bergerak cepat memberikan klarifikasi. Katarina Siburian Hardono, Senior Manager Komunikasi Korporat PTAR, menegaskan bahwa operasional tambang mereka tidak memiliki kaitan hidrologis dengan lokasi bencana.
“Kami perlu meluruskan bahwa lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga atau Aek Ngadol. Ini berbeda dan tidak terhubung dengan DAS Aek Pahu, tempat PTAR beroperasi,” jelas Katarina.
Ia menambahkan bahwa tim lingkungan perusahaan telah melakukan penyisiran internal pascabencana. “Pemantauan kami tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir,” tambahnya. Sebagai bentuk empati, PTAR saat ini fokus menyalurkan bantuan logistik dan mengerahkan alat berat untuk membantu proses evakuasi di empat posko pengungsian.
Bupati Tapsel Bongkar Izin ‘PHAT’ di Bulan Oktober
Sementara perusahaan memberikan bantahan teknis, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, justru membuka fakta mengejutkan terkait kebijakan pemerintah pusat. Ia menyoroti terbitnya kembali izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Areal Tanam Tumbuh (PHAT) oleh Kementerian Kehutanan.
“Saya terkejut, mungkin Oktober—kalau nggak salah—dibuka lagi izin itu. Padahal saya sudah senang karena tutupan hutan penting untuk dijaga,” ujar Gus Irawan.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya aktivitas legal namun berisiko tinggi yang dilakukan tepat di awal musim hujan. Izin yang keluar hanya sebulan sebelum bencana ini kini menjadi fokus investigasi, mematahkan asumsi awal bahwa kayu yang hanyut hanyalah sisa pelapukan alami.
Investigasi Menyeluruh
Desakan untuk audit lingkungan kini menguat. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara menyebut peristiwa ini sebagai “bencana ekologis” dan meminta pemerintah tidak hanya menyalahkan curah hujan. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, telah merespons dengan memanggil delapan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk diperiksa kepatuhannya.
Saat alat berat terus menyingkirkan lumpur dan kayu dari Desa Garoga, satu hal yang pasti: warga Tapanuli Selatan membutuhkan lebih dari sekadar bantuan sembako. Mereka menuntut jawaban pasti dan jaminan bahwa “tsunami kayu” ini tidak akan pernah terulang kembali.

