Bogor – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius dalam sektor infrastruktur transportasi, yakni reaktivasi dan pembangunan jaringan rel kereta api hingga mencapai total 12.000 kilometer. Langkah strategis ini diumumkan sebagai bagian dari upaya besar-besaran untuk menekan biaya logistik nasional yang selama ini dinilai membebani daya saing ekonomi Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam keterangan terbarunya pada Desember 2025, mengonfirmasi arahan langsung Presiden Prabowo tersebut. Rencana ini tidak hanya berfokus pada Pulau Jawa, tetapi juga mencakup perluasan konektivitas di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang Indonesia Sentris.
Visi 12.000 Km: Kombinasi Reaktivasi dan Jalur Baru
Target 12.000 kilometer ini merupakan visi jangka panjang yang menggabungkan dua strategi utama: menghidupkan kembali (reaktivasi) jalur-jalur mati peninggalan kolonial yang potensial, dan membangun jalur baru di wilayah yang belum terjangkau akses kereta api.
Berdasarkan data terbaru, pemerintah menargetkan fase awal pengerjaan prioritas sepanjang 500 hingga 600 kilometer yang akan dikebut mulai tahun 2026. Fokus awal ini mencakup jalur-jalur padat di Jawa Barat serta penyambungan jalur strategis di Sumatera. Langkah ini diambil untuk mengurai kemacetan jalan raya yang semakin parah akibat dominasi angkutan truk.
Menekan Biaya Logistik yang Tinggi
Alasan mendasar di balik proyek masif ini adalah efisiensi ekonomi. Biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara tetangga, mencapai angka belasan persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Ketergantungan pada transportasi darat (truk) tidak hanya membuat pengiriman barang menjadi mahal dan lambat, tetapi juga memperpendek umur jalan raya akibat beban berlebih (ODOL – Over Dimension Over Loading). Dengan beralih ke moda transportasi berbasis rel, pemerintah memproyeksikan penurunan biaya logistik yang signifikan, yang pada akhirnya akan menstabilkan harga barang di tingkat konsumen.
Sinergi Lintas Sektor dan Pembiayaan
Menyadari bahwa proyek ini membutuhkan anggaran yang sangat besar dan tidak mungkin sepenuhnya ditanggung oleh APBN, pemerintah membuka peluang lebar bagi keterlibatan sektor swasta.
Hashim Djojohadikusumo, selaku tokoh kunci dalam dialog ekonomi pemerintahan, sebelumnya telah menekankan pentingnya skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hashim menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur di era Prabowo akan mengandalkan kreativitas pembiayaan agar tidak membebani kas negara secara berlebihan, namun tetap menjamin kualitas hasil yang berstandar internasional.
Fokus Wilayah di Luar Jawa
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, juga menegaskan komitmen kementeriannya untuk menerjemahkan visi Presiden ke dalam aksi nyata. Selain reaktivasi jalur di Jawa Barat seperti rute Bandung-Ciwidey atau jalur di Banten yang sedang dikaji, perhatian besar juga tertuju pada penyelesaian Trans-Sumatra dan inisiasi Trans-Kalimantan serta Trans-Sulawesi.
Dudy menyatakan bahwa studi kelayakan (feasibility study) terus dimatangkan untuk memastikan jalur-jalur yang dibangun atau diaktifkan kembali benar-benar memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat, bukan sekadar proyek mercusuar.
Prospek ke Depan
Rencana reaktivasi dan pembangunan 12.000 km rel kereta api ini menjadi pertaruhan besar sekaligus harapan baru bagi sistem logistik Indonesia. Jika terealisasi sesuai target hingga 2029 dan seterusnya, Indonesia akan memiliki tulang punggung transportasi massal yang solid, mengurangi kemacetan jalan raya, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.Tantangan utama yang menanti adalah proses pembebasan lahan dan konsistensi pendanaan. Namun, dengan komitmen politik yang kuat dari Presiden Prabowo dan tim ekonominya, transformasi perkeretaapian nasional ini diharapkan dapat berjalan on track demi kesejahteraan rakyat.
