BOGOR – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi membuka kembali akses terhadap layanan kecerdasan buatan Grok AI mulai awal Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah platform milik X Corp tersebut sempat diblokir total pada Januari lalu akibat maraknya penyalahgunaan fitur untuk pembuatan konten pornografi manipulatif atau deepfake.
Langkah pembukaan ini disebut sebagai “normalisasi bersyarat”. Artinya, izin operasi yang diberikan bukanlah lampu hijau tanpa batas, melainkan sebuah kesempatan kedua yang disertai dengan pengawasan ketat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum Indonesia adalah harga mati yang tidak bisa ditawar demi menjaga keamanan ruang digital nasional.
Komitmen Tertulis dan Perubahan Fitur
Normalisasi ini didasarkan pada surat komitmen tertulis yang dikirimkan manajemen X Corp kepada pemerintah Indonesia. Dalam dokumen tersebut, perusahaan menyepakati serangkaian perbaikan teknis untuk mencegah berulangnya insiden penyalahgunaan fitur generatif AI mereka.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa salah satu perubahan paling signifikan adalah pembatasan akses fitur pembuatan gambar (image generation). Fitur ini kini tidak lagi tersedia untuk pengguna gratis, melainkan hanya dapat diakses oleh pelanggan berbayar (Premium). Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan anonimitas dan meningkatkan akuntabilitas pengguna, mengingat setiap akun berbayar telah melalui proses verifikasi yang lebih ketat.
Lonjakan Ancaman Deepfake di Indonesia
Ketegasan pemerintah dalam kasus Grok AI tidak lepas dari tren kejahatan siber yang semakin mengkhawatirkan. Data terbaru yang dirilis dalam lokakarya keamanan siber di Yogyakarta mencatat bahwa serangan berbasis deepfake—manipulasi wajah dan suara menggunakan AI—mengalami lonjakan hingga 1.400 persen dari tahun 2024 ke 2025.
Angka statistik ini mencerminkan ancaman nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak yang kerap menjadi objek eksploitasi seksual non-konsensual. Oleh karena itu, Komdigi juga mewajibkan X Corp untuk menerapkan sistem geoblocking atau pembatasan berbasis wilayah. Sistem ini secara otomatis akan menolak perintah (prompt) pembuatan gambar yang mengandung unsur sensitif atau melanggar norma kesusilaan yang berlaku di yurisdiksi Indonesia.
Sanksi Denda dan Mekanisme Pengawasan
Pemerintah tidak hanya mengandalkan janji manis korporasi. Sebelum normalisasi ini diberlakukan, Komdigi telah menjatuhkan denda administratif sebesar Rp 78,1 juta kepada X Corp atas kelalaian moderasi konten sebelumnya. Ke depan, sanksi yang disiapkan akan jauh lebih berat.
Sesuai dengan regulasi yang berlaku, jika platform kembali ditemukan memfasilitasi penyebaran konten pornografi, pemerintah dapat menjatuhkan denda hingga Rp 500 juta per konten. Mekanisme pengawasan akan dilakukan secara berkala, dan Komdigi memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemutusan akses kembali sewaktu-waktu jika ditemukan pelanggaran ulang terhadap komitmen yang telah disepakati.
Babak Baru Kedaulatan Digital
Kembalinya Grok AI dengan aturan main yang baru menandai babak penting dalam penegakan kedaulatan digital Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa inovasi teknologi global harus tunduk pada etika dan hukum lokal. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan aktif melaporkan jika menemukan konten yang melanggar, karena keamanan ruang digital adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyedia platform, dan pengguna.
Sembilan Fakta Normalisasi Grok AI di Indonesia:
- Status resmi Grok AI adalah “Normalisasi Bersyarat” mulai Februari 2026.
- Akses dibuka setelah X Corp mengirim surat komitmen kepatuhan hukum ke Komdigi.
- Fitur pembuatan gambar (image generation) kini dibatasi hanya untuk pengguna berbayar (Premium).
- Penerapan sistem geoblocking untuk menyaring konten yang melanggar norma Indonesia.
- Kasus dipicu oleh lonjakan serangan deepfake yang naik 1.400% setahun terakhir.
- X Corp telah membayar denda administratif awal sebesar Rp 78,1 juta.
- Ancaman denda baru mencapai Rp 500 juta per konten jika melanggar lagi.
- Pemerintah memegang kendali penuh untuk memblokir kembali jika terjadi pelanggaran.
- Pengawasan dilakukan secara ketat oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
