Kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) terhadap 11 juta warga pada Februari 2026 memicu polemik luas. Langkah yang didasarkan pada pemutakhiran data nasional ini dinilai terlalu mendadak hingga menimbulkan guncangan di fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kekecewaannya terhadap pola eksekusi kebijakan yang dianggap tidak terukur tersebut. Menurutnya, kegaduhan ini merugikan citra pemerintah, padahal anggaran negara yang dialokasikan untuk jaminan kesehatan tetap tersedia dalam jumlah besar.
Persoalan ini mulai mencuat ketika banyak warga, terutama pasien penyakit kronis, baru menyadari status kepesertaan mereka tidak lagi aktif saat hendak menjalani perawatan medis. Jumlah peserta yang dinonaktifkan mencapai sekitar 10 persen dari total 98 juta peserta PBI secara nasional. Angka ini melonjak tajam dibandingkan tren normal bulanan yang biasanya berada di bawah satu juta orang. Kondisi tersebut memaksa pemerintah dan DPR segera mengambil langkah darurat guna memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tidak terhenti.
Jeda Administrasi yang Berujung Kejutan Publik
Salah satu penyebab utama terjadinya kegaduhan ini adalah adanya kendala transmisi data antarlembaga. Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 mengenai pemutakhiran data sebenarnya telah ditetapkan pada 22 Januari 2026. Namun, dokumen tersebut baru diterima secara resmi oleh pihak BPJS Kesehatan pada rentang waktu 26 hingga 28 Januari 2026.
Keterlambatan administratif ini menyebabkan waktu efektif untuk melakukan sosialisasi dan pemutakhiran sistem menjadi sangat terbatas, yakni hanya tersisa sekitar tiga hingga empat hari sebelum aturan berlaku otomatis pada 1 Februari 2026. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan pemberitahuan yang cukup. Fenomena “kejutan administratif” ini sangat terasa di lapangan, di mana pasien cuci darah dan kemoterapi tiba-tiba mendapati kartu mereka tidak dapat digunakan tanpa adanya peringatan minimal 30 hari sebelumnya.
Anggaran Melimpah Namun Manajemen Operasional Terhambat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti bahwa masalah ini bukan disebabkan oleh keterbatasan biaya. Pada tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Khusus untuk iuran PBI JKN, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 56,46 triliun guna melindungi 96,8 juta jiwa.
Purbaya menilai situasi ini sebagai sesuatu yang “konyol” karena anggaran yang dikeluarkan pemerintah tetap sama besarnya, namun manfaatnya tidak terserap secara optimal akibat manajemen data yang buruk. Ia menegaskan bahwa efisiensi seharusnya membuat uang negara lebih hemat, namun dalam kasus ini uang tetap keluar sementara citra pemerintah justru menjadi buruk di mata publik. Menkeu merekomendasikan agar di masa depan, penonaktifan dalam jumlah besar dilakukan secara bertahap atau melalui metode pemerataan selama 3 hingga 5 bulan agar tidak menimbulkan gejolak sosial.
Nasib Pasien Penyakit Berat di Tengah Tarik Ulur Data
Dampak paling nyata dari kebijakan ini dirasakan oleh sekitar 120.472 peserta yang menderita penyakit katastropik, seperti gagal ginjal kronik, kanker, dan penyakit jantung. Bagi kelompok ini, layanan medis seperti hemodialisis tidak dapat ditunda karena menyangkut keselamatan nyawa. Penundaan prosedur medis meski hanya hitungan hari dapat memicu komplikasi serius hingga risiko kematian.
Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) melaporkan banyaknya pasien yang tertahan di puskesmas dan rumah sakit karena harus mengurus administrasi dari nol ke Dinas Sosial. Meskipun Menteri Sosial telah menegaskan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat sesuai UU Nomor 17, keraguan sering muncul di tingkat fasilitas kesehatan terkait kepastian penjaminan biaya. Hal ini menunjukkan perlunya sistem perlindungan yang lebih peka terhadap kondisi medis pasien, bukan hanya berdasarkan variabel ekonomi semata.
Upaya Perbaikan Sasaran dan Kebocoran Anggaran
Di balik kegaduhan ini, pemerintah sebenarnya berupaya melakukan pembenahan agar bantuan iuran lebih tepat sasaran. Data pemerintah menunjukkan adanya kebocoran anggaran yang signifikan, di mana sekitar 15 juta orang dari golongan mampu (Desil 6-10) masih tercatat sebagai penerima bantuan. Di sisi lain, terdapat 54 juta warga miskin lainnya yang justru belum terdaftar dalam skema PBI.
Tingkat ketidaktepatan sasaran bantuan sosial nasional yang mencapai 45 persen menjadi alasan kuat dilakukannya integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, kriteria ekonomi yang kaku seringkali tidak sebanding dengan biaya kesehatan yang tinggi. Seseorang yang secara aset masuk kategori mampu bisa seketika jatuh miskin jika harus menanggung biaya penyakit berat secara mandiri. Oleh karena itu, sinkronisasi data antar kementerian kini menjadi prioritas untuk memastikan keadilan sosial tetap berjalan tanpa mengorbankan warga rentan.
Langkah Darurat dan Jaminan Layanan Masa Transisi
Guna meredam polemik, pemerintah bersama DPR RI telah sepakat memberikan masa transisi selama tiga bulan ke depan. Seluruh peserta PBI yang dinonaktifkan dalam periode Februari ini dipastikan tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sementara proses verifikasi ulang berjalan. Menteri Keuangan juga telah menyiapkan dana cadangan sebesar Rp 15 miliar untuk mendukung operasional reaktivasi otomatis ini.
Hingga pertengahan Februari, lebih dari 105.000 peserta dengan penyakit berat telah berhasil diaktifkan kembali statusnya. Masyarakat diimbau untuk rutin mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN atau layanan Pandawa. Ke depan, pemerintah berencana memperkuat koordinasi lintas lembaga agar penataan data tidak lagi dilakukan secara mendadak. Transformasi sistem jaminan kesehatan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola yang lebih transparan dan berempati terhadap kebutuhan dasar rakyat Indonesia.
