BOGOR – Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat secara resmi menandatangani Kesepakatan Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Kamis, 19 Februari 2026, di Washington D.C.. Kesepakatan bersejarah ini diteken oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer, bertepatan dengan agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto. Bagi pemerintah Amerika Serikat, rampungnya negosiasi ini diklaim sebagai kemenangan besar yang langsung memicu gelombang pujian dari para pengusaha dan asosiasi industri di negara tersebut.
Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam dinamika ekonomi global karena mengubah secara drastis struktur tarif ekspor dan impor antara dua negara berpopulasi besar. Amerika Serikat berhasil membuka akses pasar yang sangat luas bagi produk-produk mereka di Indonesia. Di sisi lain, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hasil perundingan ini merupakan bentuk kesepahaman yang sangat positif dan saling menguntungkan. Kesepakatan ini tidak hanya mengakhiri ketegangan dagang yang membayangi sejak tahun lalu, tetapi juga membawa komitmen investasi bernilai ratusan triliun rupiah di berbagai sektor strategis.
Latar Belakang Ketegangan Tarif Dagang
Proses perundingan dagang ini bermula dari memanasnya kebijakan ekonomi pada awal tahun 2025. Kala itu, Presiden Donald Trump mendeklarasikan keadaan darurat nasional terkait tingginya defisit perdagangan barang Amerika Serikat dengan sejumlah negara mitra. Berdasarkan catatan resmi, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia mencapai 23,7 miliar dolar AS pada tahun 2025. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan surplus perdagangan terbesar kelima belas terhadap Amerika Serikat.
Merespons ketimpangan tersebut, pemerintah Amerika Serikat menggunakan wewenang undang-undang darurat ekonomi untuk memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen secara sepihak kepada produk Indonesia. Kebijakan proteksionis ini merupakan agenda utama pemerintahan Trump untuk merevitalisasi industri manufaktur domestiknya.
Penerapan tarif sebesar 32 persen itu seketika memicu alarm kewaspadaan di Jakarta. Pemerintah Indonesia menyadari intervensi diplomasi harus segera dilakukan demi menjaga daya saing produk ekspor nasional. Lebih penting lagi, negosiasi ini menjadi urusan hidup dan mati bagi sekitar 4 hingga 5 juta pekerja di sektor industri padat karya Indonesia yang roda produksinya sangat bergantung pada pesanan dari Amerika Serikat.
Titik Temu Akses Pasar dan Tarif Impor
Proses untuk mencapai kesepakatan memakan waktu berbulan-bulan. Kerangka kerja awal sebenarnya telah disetujui pada pertengahan 2025, namun detail teknis baru berhasil dirampungkan menjelang penandatanganan. Sehari sebelum peresmian, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama kamar dagang Amerika Serikat menggelar pertemuan bisnis yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo sebagai wadah konsolidasi akhir.
Substansi utama dari kesepakatan dagang ini bertumpu pada pertukaran akses pasar secara masif. Indonesia memberikan komitmen luar biasa dengan membuka akses pasar bebas tarif untuk lebih dari 99 persen produk asal Amerika Serikat. Ribuan produk mulai dari komoditas pertanian, teknologi, hingga bahan kimia kini dapat masuk ke Indonesia tanpa bea masuk.
Sebagai gantinya, Amerika Serikat menurunkan tarif impor secara umum untuk produk Indonesia menjadi 19 persen. Namun, capaian paling berharga bagi tim negosiator Indonesia adalah keberhasilan mendapatkan pengecualian tarif menjadi nol persen untuk 1.819 produk unggulan nasional. Daftar produk yang menikmati fasilitas istimewa ini mencakup komoditas pendongkrak devisa seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, tekstil, dan alas kaki.
Pemerintah mengklaim pembebasan tarif impor produk Amerika Serikat tidak akan merugikan masyarakat. Sebaliknya, bahan baku krusial seperti gandum dan kedelai yang kini masuk tanpa pajak justru dapat menekan biaya produksi industri makanan lokal. Dengan begitu, masyarakat sebagai konsumen akhir tidak perlu menanggung beban kenaikan harga kebutuhan pokok.
Antusiasme Pelaku Usaha Amerika Serikat
Begitu rincian kesepakatan diumumkan, Gedung Putih segera merilis pernyataan yang menyebutnya sebagai langkah bersejarah. Presiden Trump menegaskan keberhasilannya menantang asumsi lama dan membebaskan Amerika Serikat dari kebijakan perdagangan yang dinilai membebani pekerja mereka selama beberapa dekade.
Klaim kemenangan ini mendapat sambutan luar biasa dari kalangan pengusaha Amerika Serikat. Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, menyatakan bahwa terbukanya pasar Indonesia yang dihuni lebih dari 280 juta penduduk telah menciptakan peluang komersial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para petani dan pemimpin industri di sana mengapresiasi hilangnya hambatan ekspor secara permanen. Fokus utama kegembiraan mereka terletak pada komitmen pembelian dalam jumlah masif dari perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap komoditas pertanian Amerika Serikat bernilai miliaran dolar.
Bantahan Indonesia dan Prinsip Kedaulatan
Meski narasi kemenangan didominasi oleh pihak Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia memberikan pandangan yang berimbang. Presiden Prabowo menekankan bahwa proses negosiasi berjalan dengan prinsip saling menghormati dan bermuara pada kesepakatan yang saling menguntungkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa tim perunding Indonesia berhasil mendesak pihak Amerika Serikat untuk mencabut seluruh klausul yang tidak berkaitan langsung dengan urusan komersial. Beberapa pasal sensitif terkait pengembangan nuklir, geopolitik Laut Cina Selatan, serta pertahanan perbatasan sukses dihilangkan dari draf perjanjian. Pencabutan pasal-pasal ini memastikan kedaulatan politik luar negeri Indonesia tetap utuh.
Kejutan Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat
Dinamika hukum yang tak terduga muncul sehari setelah dokumen ditandatangani. Pada 20 Februari 2026, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan putusan yang membatalkan penerapan tarif secara sepihak oleh Presiden Trump. Mahkamah menilai instrumen undang-undang darurat yang digunakan Trump adalah tindakan ilegal secara konstitusi. Putusan ini praktis membatalkan ancaman tarif 32 persen bagi produk Indonesia.
Merespons putusan tersebut, Trump segera menerbitkan aturan baru menggunakan instrumen undang-undang perdagangan tahun 1974. Melalui aturan baru ini, Amerika Serikat memberlakukan tarif universal 15 persen untuk produk dari seluruh dunia. Keputusan mendadak ini memunculkan diskursus hangat. Sebagian pengamat menilai Indonesia seharusnya tidak perlu melanjutkan ratifikasi kesepakatan karena tarif 19 persen kini terasa lebih merugikan dibandingkan tarif universal 15 persen yang dinikmati negara lain tanpa perlu membuka pasar dalam negeri.
Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa diplomasi dan perundingan teknis akan terus berjalan terukur. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan dan menghormati dinamika politik domestik di Amerika Serikat, sembari tetap menjaga pos-pos tarif yang menguntungkan sektor rill.
Napas Lega bagi Sektor Padat Karya Nasional
Bertahannya pemerintah pada kesepakatan dagang ini rupanya dilandasi oleh kalkulasi yang matang untuk menyelamatkan industri dalam negeri. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut positif perjanjian dagang ini sebagai perisai pelindung sektor padat karya. Kepastian hukum dan akses pasar menjadi sangat krusial di tengah fluktuasi perdagangan global.
Klausul pembebasan bea masuk menjadi nol persen untuk 1.819 produk memberikan jaminan keberlangsungan bisnis. Industri padat karya seperti pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur, yang menyerap lebih dari tujuh juta tenaga kerja secara nasional, sangat sensitif terhadap perubahan tarif. Kenaikan biaya produksi sekecil apa pun dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja. Melalui skema khusus pembatasan kuota tarif, produk tekstil Indonesia kini memiliki tingkat kompetitif yang jauh lebih kuat dibandingkan kompetitor utama seperti Vietnam dan Tiongkok di pasar Amerika Serikat.
Kucuran Investasi dan Masa Depan Saham Freeport
Lawatan ke Washington D.C. tidak sekadar membahas urusan ekspor-impor barang. Forum bisnis yang digelar paralel berhasil mencatatkan 11 kesepakatan kerja sama antara korporasi Indonesia dan perusahaan besar Amerika Serikat. Nilai total investasi tersebut menembus angka 38,4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp648,9 triliun. Kesepakatan ini menyasar beragam sektor mulai dari energi, pengembangan ekosistem semikonduktor, hingga tata niaga pangan.
Satu kesepakatan yang paling menyedot perhatian publik adalah perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua. Pemerintah Republik Indonesia memberikan lampu hijau perpanjangan operasional hingga cadangan mineral di kawasan tersebut habis, yang diestimasikan tercapai pada tahun 2061.
Sebagai kompensasi perpanjangan yang terkesan dini ini, pemerintah sukses mengunci klausul penyerahan tambahan 12 persen saham PT Freeport Indonesia secara gratis pada tahun 2041. Penambahan porsi tanpa biaya ini akan membuat kepemilikan entitas nasional melalui MIND ID melonjak menjadi 63 persen secara permanen. Lonjakan kepemilikan ini diproyeksikan akan menyumbang pemasukan fantastis bagi kas negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun di masa depan.
Menavigasi Era Baru Hubungan Perdagangan
Pelaksanaan kesepakatan dagang ini turut membawa penyesuaian besar dalam ranah regulasi domestik. Indonesia menyepakati larangan pemberlakuan pajak layanan digital yang secara spesifik menargetkan atau mendiskriminasi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Meski demikian, pemerintah memastikan pengenaan pajak universal seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap berlaku. Isu sensitif lainnya mengenai mekanisme transfer data lintas batas masyarakat juga diperkirakan akan memerlukan penyesuaian hukum lebih lanjut.
Di sektor standar produk, pemerintah dengan sigap menepis isu liar yang beredar luas di media asing. Sekretaris Kabinet menegaskan bahwa pembukaan akses pasar tidak berarti melonggarkan keamanan konsumen. Seluruh komoditas impor berupa produk makanan, minuman, dan farmasi dari Amerika Serikat dipastikan tetap wajib memenuhi standar pengawasan dari BPOM dan lolos uji sertifikasi halal secara mutlak.
Pada akhirnya, kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat membuktikan bahwa proses negosiasi selalu membutuhkan kompromi strategis demi mengamankan kepentingan yang lebih besar. Keberhasilan mempertahankan tarif nol persen untuk produk-produk penggerak ekonomi kerakyatan dan besarnya kucuran investasi baru menjadi bekal krusial bagi perekonomian Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah secara konsisten menavigasi dinamika dan kejutan kebijakan di ranah perdagangan global agar industri nasional terus bertumbuh tanpa kehilangan kedaulatannya.
