Jakarta – Sebuah anomali ekonomi yang mengkhawatirkan mencengkeram Indonesia pada pekan ketiga Agustus 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang mengonfirmasi lonjakan harga beras di 200 kabupaten dan kota di seluruh negeri. Kenaikan ini tidak hanya terjadi serempak, tetapi juga signifikan, mendorong harga jual jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Di Kabupaten Intan Jaya, Papua, harga beras premium bahkan menyentuh level Rp60.000 per kilogram, sementara beras medium dijual seharga Rp50.000 per kilogram.
Ironisnya, krisis harga ini terjadi di tengah klaim pemerintah mengenai cadangan beras nasional yang melimpah hingga lebih dari 4 juta ton. Situasi paradoks ini—lumbung yang penuh namun harga di piring makan yang mencekik—telah memicu keresahan luas di kalangan masyarakat dan pelaku usaha kecil, sekaligus menyalakan alarm peringatan akan ancaman inflasi. Fenomena ini membuka pertanyaan fundamental mengenai efektivitas kebijakan pangan, kesehatan rantai pasok, dan kemampuan negara dalam menjamin akses pangan yang terjangkau bagi warganya.
Peta Kenaikan Harga: HET Terlampaui di Seluruh Negeri
Data resmi dari BPS yang dipaparkan oleh Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menunjukkan skala krisis yang meluas. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga bertambah dari 193 menjadi 200 kabupaten/kota hanya dalam sepekan. Amalia menegaskan, meskipun perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tergolong rendah, level harga absolutnya sudah sangat mengkhawatirkan, menandakan harga telah stabil pada tingkat yang sangat tinggi.
Pelanggaran HET terjadi secara sistematis di seluruh wilayah Indonesia:
- Zona 1 (Jawa, Bali, Sulawesi, dll.): Harga rata-rata beras medium mencapai Rp14.005/kg, jauh di atas HET Rp12.500/kg. Beras premium juga melampaui HET.
- Zona 2 (Sumatera, Kalimantan, NTT): Harga rata-rata beras medium mencapai Rp14.872/kg, melampaui HET Rp13.100/kg.
- Zona 3 (Maluku dan Papua): Kesenjangan paling ekstrem terjadi di sini, dengan harga rata-rata beras medium meroket hingga Rp18.899/kg, atau 40% di atas HET Rp13.500/kg.
Disparitas geografis ini menunjukkan beban terberat ditanggung oleh masyarakat di wilayah timur Indonesia, di mana tantangan logistik memperparah kenaikan harga.
Mengurai Akar Masalah: Kebijakan, Iklim, dan Rantai Pasok
Kenaikan harga beras ini merupakan hasil dari interaksi beberapa faktor kompleks. Pertama, kebijakan pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengakui bahwa kebijakan pro-petani ini secara matematis menaikkan biaya bahan baku bagi penggilingan, yang kemudian diteruskan ke konsumen.
Kedua, dampak perubahan iklim. Fenomena El Niño pada 2023 menyebabkan kekeringan dan membuat musim tanam terlambat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan pergeseran jadwal hujan ini menyebabkan mundurnya masa panen raya, sehingga suplai beras lokal berkurang drastis pada pertengahan tahun.
Ketiga, anomali antara stok nasional yang diklaim melimpah dengan harga pasar yang terus meroket. Pengamat menunjuk pada beberapa kemungkinan, termasuk penyerapan gabah secara masif oleh Bulog yang mengurangi pasokan bagi penggilingan swasta, serta rantai distribusi yang panjang dan membuka peluang bagi perilaku spekulatif.
Dampak Berganda: Daya Beli Tergerus dan Momok Inflasi
Lonjakan harga beras mengirimkan gelombang kejut ke seluruh lapisan masyarakat. Di tingkat paling dasar, daya beli rumah tangga, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah, terkikis secara signifikan.
Dampak parah juga dirasakan oleh pelaku UMKM di sektor kuliner. Penjual warteg hingga pedagang nasi goreng dihadapkan pada dilema antara menaikkan harga jual, mengurangi porsi, atau merugi karena laba yang semakin menipis.
Pada level makroekonomi, kenaikan harga beras menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional. Beras memiliki bobot signifikan dalam perhitungan inflasi. Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Prof. Rossanto Dwi Handoyo, bahkan menyebutkan bahwa setiap kenaikan 10% harga beras berpotensi meningkatkan angka kemiskinan hingga 1%.
Respons Pemerintah: Gelontoran Beras dan Narasi Kebijakan
Menghadapi tekanan harga, pemerintah mengerahkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog. Hingga 25 Agustus 2025, Bulog telah menyalurkan lebih dari 259 ribu ton beras SPHP ke seluruh Indonesia, dengan laju penyaluran harian mencapai lebih dari 8.000 ton.
Namun, di tengah upaya intervensi ini, muncul narasi yang berbeda dari para pejabat. Menteri Pertanian Amran Sulaiman berfokus pada stok yang aman dan keberpihakan pada petani. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyoroti kenaikan HPP dan faktor iklim sebagai penyebab yang tak terhindarkan. Di sisi lain, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani lebih menekankan pada aspek operasional penyaluran SPHP di lapangan. Perbedaan penekanan ini berisiko mengirimkan pesan yang simpang siur kepada publik.
Outlook: Ujian Jangka Pendek dan Reformasi Jangka Panjang
Lonjakan harga beras pada Agustus 2025 adalah manifestasi dari krisis multidimensional. Dalam jangka pendek, keberhasilan program SPHP menjadi pertaruhan krusial untuk meredam dampak sosial-ekonomi yang lebih buruk.
Namun, solusi jangka panjang menuntut lebih dari sekadar operasi pasar. Krisis ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi fundamental terhadap kebijakan perberasan nasional. Ini mencakup peninjauan kembali mekanisme HPP, modernisasi rantai distribusi untuk memangkas inefisiensi dan spekulasi, serta pengembangan strategi adaptasi pertanian yang tangguh terhadap perubahan iklim. Tanpa reformasi struktural, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus surplus secara statistik, namun defisit dalam akses dan keterjangkauan bagi rakyatnya.
