Bayangkan Anda sudah nyaman duduk di kursi bioskop, popcorn di tangan, siap menonton film yang ditunggu-tunggu. Namun, sebelum trailer dimulai, layar besar justru menampilkan video tentang capaian program kerja Presiden Prabowo Subianto.
Pemandangan inilah yang dialami banyak penonton di jaringan Cinema XXI di seluruh Indonesia. Tayangan yang berlangsung singkat dari 9 hingga 14 September 2025 ini dengan cepat menjadi perbincangan hangat dan viral di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya, ada apa?
Apa Alasan di Balik Penayangan Video Ini?
Menanggapi kehebohan publik, berbagai pihak akhirnya memberikan penjelasan. Ternyata, inisiatif ini datang dari pemerintah dengan tujuan yang jelas.
Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), video ini adalah bagian dari “upaya komunikasi ke publik” di era digital. Tujuannya adalah untuk menyosialisasikan kinerja pemerintah dengan informasi yang benar dan terukur kepada masyarakat luas. Sejumlah pejabat Istana, termasuk Mensesneg Prasetyo Hadi, juga menyebut praktik ini sebagai “hal yang lumrah” atau wajar, asalkan tidak melanggar aturan yang ada.
Dari sisi bisnis, pihak Cinema XXI mengonfirmasi bahwa penayangan ini merupakan iklan layanan masyarakat (ILM) yang berbayar dan durasinya sangat terbatas, hanya satu pekan.
Reaksi Publik: Kenapa Banyak yang Mengkritik?
Meski pemerintah menyebutnya wajar, “hujan kritik” dari warganet tak terhindarkan. Banyak yang merasa ruang hiburan yang seharusnya netral kini dimasuki oleh pesan politik.
Kritik paling tajam yang berulang kali muncul adalah perbandingan dengan metode komunikasi di era Orde Baru. Reaksi ini bukanlah kebetulan, melainkan cerminan dari memori kolektif masyarakat. Sejarah mencatat, pemanfaatan film sebagai alat negara mencapai puncaknya di masa Orde Baru. Film-film seperti Pengkhianatan G 30 S PKI menjadi tontonan yang diwajibkan untuk diputar serentak di bioskop dan stasiun TV. Praktik inilah yang membuat sebagian publik menjadi sangat sensitif ketika ruang bioskop kembali diisi oleh pesan pemerintah yang bersifat satu arah.
Ternyata Bukan yang Pertama Kali
Meski mengingatkan pada era Orde Baru, penggunaan bioskop untuk sosialisasi program pemerintah bukanlah hal yang sepenuhnya baru di era Reformasi. Pada 2018, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, iklan mengenai capaian pembangunan infrastruktur juga pernah ditayangkan di bioskop dan memicu perdebatan serupa.
Fakta ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi saat ini bisa jadi merupakan bagian dari evolusi strategi komunikasi pemerintah dalam memanfaatkan ruang-ruang publik komersial untuk menjangkau audiens yang spesifik—dalam hal ini, penonton bioskop yang merupakan captive audience (audiens tertawan) yang tidak bisa begitu saja mengganti saluran.
Antara Informasi dan Propaganda
Terlepas dari kontroversinya, peristiwa ini membuka kembali diskusi penting. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya kepada publik. Di sisi lain, ada kekhawatiran publik mengenai batas tipis antara diseminasi informasi dan propaganda politik, terutama ketika dilakukan di ruang hiburan yang dianggap personal.
Kejadian ini meninggalkan sebuah pertanyaan menarik untuk masa depan: Di manakah batas etis penyampaian pesan negara di ruang publik? Dan bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapinya di tengah riuhnya arus informasi saat ini?
