Sebuah program raksasa dengan niat mulia, Makan Bergizi Gratis (MBG), tiba-tiba tersandung skandal yang tak terduga. Pemicunya? Sebuah nampan makanan—food tray—impor yang dalam proses produksinya ternyata bersentuhan dengan minyak babi. Temuan ini sontak memicu kegemparan nasional, memaksa pemerintah bergerak cepat, dan secara fundamental menguji ketahanan sistem jaminan produk halal di Indonesia.
Ini bukan sekadar cerita tentang nampan, tapi tentang kepercayaan, regulasi, dan pertaruhan reputasi sebuah program andalan di mata publik.
Berawal dari Curiga: Bagaimana Investigasi NU Membongkar Semuanya
Ironisnya, ‘alarm’ pertama tidak datang dari lembaga pengawas negara, melainkan dari inisiatif Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta. Berawal dari kecurigaan terhadap proses produksi di China, tim RMI-NU tak ragu terbang langsung ke pabrik produsen untuk melakukan investigasi.
Kecurigaan itu ternyata beralasan. Untuk mendapatkan bukti ilmiah, RMI-NU mengirim sampel nampan untuk diuji di laboratorium Weipu, China. Hasilnya mengejutkan: dua uji laboratorium terpisah mengonfirmasi bahwa pelumas yang digunakan dalam proses pencetakan (stamping) nampan logam tersebut mengandung unsur minyak babi (lard).
Berbekal bukti kuat ini, RMI-NU DKI Jakarta secara resmi mendesak pemerintah untuk segera menghentikan impor food tray dari pemasok tersebut. “Kami sangat mendukung program Presiden Prabowo, MBG, tetapi kami menolak food tray impor yang pelumasnya menggunakan minyak babi,” tegas Wafa, Sekretaris PW RMI NU Jakarta. Sikap ini jelas: mendukung programnya, menolak proses yang tidak halal.
Istana Turun Tangan: Rentetan Reaksi Cepat Pemerintah
Temuan ini memicu gelombang kejut hingga ke level tertinggi pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan langsung menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk meminta klarifikasi. Rentetan respons dari berbagai lembaga pun menyusul.
- Badan Gizi Nasional (BGN): Sebagai pelaksana utama, BGN menjelaskan bahwa minyak babi hanya digunakan sebagai pelumas selama proses produksi dan akan hilang setelah dicuci. Namun, untuk menenangkan publik, BGN segera berkoordinasi dengan BPJPH untuk mewajibkan sertifikasi halal bagi semua importir di masa depan.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): BPOM turun tangan sebagai verifikator ilmiah, menerima sampel langsung dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mereka melakukan serangkaian uji, mulai dari swab test untuk DNA babi hingga analisis komposisi logam nampan.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): BPJPH mengambil langkah proaktif dengan merencanakan inspeksi langsung ke fasilitas produksi di China. Kepala BPJPH, Haikal Hassan, menegaskan bahwa jaminan halal harus mencakup seluruh ekosistem. “Bukan cuma produk, menunya juga. Jadi dapurnya tersertifikasi halal, menunya tersertifikasi halal, dan peralatan-peralatan yang dipakai juga tersertifikasi halal,” ujarnya.
- Kementerian Perdagangan & Bea Cukai: Menteri Perdagangan Budi Santoso berjanji akan memutus kontrak pemasok yang terbukti melanggar. Sementara itu, Bea Cukai mengklarifikasi bahwa tugas mereka adalah memeriksa izin impor, bukan kandungan fisik barang, menyoroti adanya potensi celah dalam pengawasan terpadu.
Debat Sengit: Sekadar Noda yang Bisa Dicuci atau Proses yang Cacat Sejak Awal?
Di sinilah perdebatan inti meledak. Satu kubu, berpegang pada kaidah fikih klasik, berargumen bahwa benda padat yang terkena najis berat seperti babi bisa disucikan kembali melalui pencucian. Jika produk akhirnya bersih dan suci, maka boleh digunakan.
Namun, kubu lain yang diwakili RMI-NU, berdiri tegak di atas pondasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Bagi mereka, kehalalan sebuah produk ditentukan oleh keseluruhan prosesnya. “Dalam proses kehalalan kita, SOP-nya kan proses halal itu yang juga menentukan bukan pada hasilnya… prosesnya menggunakan barang-barang najis… seperti minyak babi, itu juga jadi perhatian dan itu menjadi tidak halal,” papar Ketua RMI-NU DKI, Rakhmad Zailani Kiki.
Meskipun fikih berlaku untuk individu, dalam konteks industri dan peredaran massal di Indonesia, UU JPH adalah hukum yang mengikat. Insiden ini menjadi ujian nyata bagi supremasi UU JPH, yang menegaskan bahwa integritas proses adalah syarat mutlak untuk produk halal di Indonesia.
Di Balik Isu Halal: Dilema Impor dan Kesiapan Industri Dalam Negeri
Keputusan mengimpor nampan ternyata bukan tanpa alasan. Skala raksasa program MBG menciptakan kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas produksi lokal.
Data dari BGN melukiskan gambaran yang jelas:
| Indikator | Jumlah (Unit per Bulan) |
| Kebutuhan Total Program MBG | 15.000.000 |
| Kapasitas Produksi Domestik | 11.600.000 |
| Defisit Pasokan (Kebutuhan Impor) | 3.400.000 |
Defisit hampir 3,4 juta unit per bulan membuat impor menjadi pilihan logis untuk memastikan program berjalan tepat waktu. Namun, pilihan ini secara langsung membuka risiko pengawasan kualitas dan kehalalan pada rantai pasok global yang lebih rumit.
Bukan Sekadar Nampan: Ujian Kredibilitas dan Masa Depan Jaminan Halal Indonesia
Kasus nampan MBG ini lebih dari sekadar insiden. Ia adalah sebuah stress test berharga yang membongkar celah dalam sistem pengawasan kita, memicu percepatan pemberlakuan SNI Wajib, dan mendorong implementasi sertifikasi halal untuk “barang gunaan”.
Dampak terbesarnya adalah potensi erosi kepercayaan publik terhadap program yang sangat diandalkan. Kini, bola ada di tangan pemerintah. Respons yang diambil—apakah hanya perbaikan sementara atau reformasi sistemik—akan menentukan tidak hanya nasib program MBG, tetapi juga kredibilitas dan masa depan sistem jaminan halal Indonesia di mata warganya dan dunia. Ini bukan lagi hanya tentang nampan, tetapi tentang reputasi, kepercayaan, dan keseriusan Indonesia dalam membangun ekosistem halal yang komprehensif.
