BOGOR – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memulai langkah drastis dalam membenahi internal Kementerian Keuangan. Terhitung mulai Rabu, 28 Januari 2026, Menkeu resmi melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Langkah yang disebutnya sebagai upaya “obrak-abrik” birokrasi ini menyasar pejabat strategis di lima pelabuhan utama Indonesia sebagai respons atas evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
Keputusan ini diambil setelah melihat realitas capaian penerimaan negara sepanjang tahun 2025 yang belum memenuhi ekspektasi. Menteri Purbaya menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan momentum pembuktian kinerja, di mana ia tidak ingin lagi ada celah kebocoran fiskal yang merugikan negara. Peristiwa ini menjadi sorotan luas karena menandakan pergeseran gaya kepemimpinan di Lapangan Banteng yang kini lebih menekankan pada tindakan taktis dan hasil nyata di lapangan.
Realitas Angka: Evaluasi Penerimaan Negara Tahun 2025
Pemicu utama dari restrukturisasi mendadak ini adalah data fiskal tahun 2025 yang menunjukkan adanya selisih atau shortfall pada penerimaan pajak. Sepanjang tahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan Rp 1.917,6 triliun, atau sekitar 87,6 persen dari target awal sebesar Rp 2.189,3 triliun. Kondisi ini menciptakan tekanan besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meskipun capaian Bea Cukai relatif lebih baik dengan realisasi sebesar Rp 300,3 triliun dari target Rp 301,6 triliun, angka tersebut tetap dipandang perlu ditingkatkan. Menteri Purbaya melihat adanya potensi yang jauh lebih besar jika pengawasan di pintu-pintu masuk barang dilakukan lebih ketat. “Tahun ini saya tidak bisa bilang saya menteri baru. Kalau tidak beres, saya yang kena duluan. Maka lebih baik saya benahi dulu internalnya,” ujar Purbaya dalam forum fiskal di Jakarta.
Fokus Perombakan di Lima Pelabuhan Strategis
Perombakan pejabat kali ini dilakukan secara selektif namun berdampak luas. Fokus utama diarahkan pada lima pelabuhan besar yang menjadi urat nadi perdagangan internasional Indonesia. Kelima pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Tanjung Batu Ampar di Batam, serta Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.
Seluruh kepala kantor pelayanan dan kepala kantor wilayah yang membawahi kelima pelabuhan tersebut diganti dengan pejabat baru. Menkeu menyebutkan bahwa sebagian pejabat lama dipindahkan (rotasi), sementara beberapa lainnya dinonaktifkan sementara atau “dirumahkan” sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pengawasan yang dianggap kurang optimal. “Tergantung doa mereka nanti malam,” seloroh Purbaya saat ditanya mengenai nasib para pejabat tersebut menjelang pengumuman resmi.
Digitalisasi dan Implementasi Teknologi AI di Pelabuhan
Selain melakukan pergantian personel, reformasi ini juga disertai dengan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Menteri Purbaya memberikan mandat kepada tim internal Bea Cukai untuk mengembangkan program kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mampu mendeteksi praktik under invoicing atau manipulasi nilai barang impor.
Teknologi ini diklaim mampu memangkas celah korupsi karena proses pemeriksaan barang melalui X-ray akan langsung dicocokkan dengan basis data harga global secara otomatis. Saat ini, sebanyak 8 unit X-ray canggih sudah beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok dan direncanakan akan bertambah menjadi 9 unit dalam waktu dekat. Penggunaan AI ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih objektif dan transparan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penilaian subjektif petugas di lapangan.
Ultimatum Penggunaan Pihak Ketiga dan Bayang-bayang Sejarah
Satu hal yang cukup mengejutkan adalah ancaman serius Menteri Purbaya untuk membekukan fungsi Bea Cukai jika dalam satu tahun ke depan tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Ia bahkan membuka kemungkinan untuk mengalihkan tugas pemeriksaan barang kepada perusahaan surveyor swasta asing, yaitu Societe Generale de Surveillance (SGS) asal Swiss, seperti yang pernah terjadi pada era Orde Baru tahun 1985.
Ancaman ini merupakan peringatan keras bagi 16.000 pegawai Bea Cukai untuk segera berbenah. Sejarah mencatat bahwa penggunaan pihak ketiga di masa lalu memang mampu meningkatkan penerimaan negara secara drastis, namun hal tersebut juga menjadi “tamparan” bagi kedaulatan institusi kepabeanan nasional. Menteri Purbaya menegaskan bahwa ia telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembersihan internal ini demi menjaga kredibilitas pemerintahan.
Membangun Fondasi Baru Menuju Target Fiskal 2026
Langkah restrukturisasi yang dilakukan di awal tahun ini merupakan fondasi penting untuk mengejar target penerimaan negara yang jauh lebih tinggi di tahun 2026. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak naik menjadi Rp 2.357,7 triliun, sebuah angka yang membutuhkan kerja keras dan integritas tinggi dari para aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
Ke depan, keberhasilan perombakan ini tidak hanya akan diukur dari pergantian wajah pejabatnya, melainkan dari seberapa efektif sistem baru dan pengawasan teknologi mampu menutup kebocoran anggaran. Masyarakat dan pelaku usaha kini menunggu dampak nyata dari kebijakan ini, terutama dalam hal kemudahan layanan ekspor-impor yang lebih bersih dan profesional. Transformasi birokrasi ini menjadi ujian kunci bagi kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin dinamis.
