BOGOR – Awal tahun 2026 menjadi momen evaluasi krusial bagi tim ekonomi Kabinet Merah Putih. Di tengah narasi optimisme mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, data terbaru justru menunjukkan adanya perlambatan yang tak bisa diabaikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam evaluasi kinerja awal tahun ini, secara terbuka mengakui bahwa pemulihan ekonomi berjalan tidak secepat yang diperkirakan sebelumnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan publik mengingat Purbaya menggantikan Sri Mulyani dengan membawa ekspektasi gaya kebijakan yang lebih agresif. Namun, realitas angka berbicara lain. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, estimasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 hanya mencapai kisaran 5,12 persen. Angka ini meleset dari target APBN sebesar 5,2 persen, bahkan jauh dari proyeksi optimis Purbaya sebelumnya yang meyakini ekonomi bisa tumbuh hingga 5,7 persen pada akhir tahun.
Transisi Fiskal dan Tantangan Penerimaan Negara
Salah satu pekerjaan rumah terbesar yang terungkap dalam evaluasi ini adalah shortfall atau kekurangan penerimaan pajak yang cukup lebar. Sepanjang Tahun Anggaran 2025, realisasi penerimaan pajak hanya menyentuh angka Rp 1.917,6 triliun, atau sekitar 87,6 persen dari target yang ditetapkan. Kekurangan penerimaan sebesar Rp 271 triliun ini memaksa pemerintah mengambil langkah taktis dengan membiarkan defisit anggaran melebar.
Defisit APBN 2025 tercatat mencapai 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), melampaui rencana awal sebesar 2,53 persen. Menteri Keuangan Purbaya berargumentasi bahwa pelebaran defisit ini adalah langkah yang disengaja (by design) untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, jika pemerintah memaksakan pemangkasan belanja demi menekan defisit, risiko kontraksi ekonomi justru akan semakin besar. Meski demikian, strategi pengelolaan likuiditas pemerintah—termasuk kebijakan “tarik-ulur” dana perbankan daerah—sempat memicu perdebatan di kalangan pengamat mengenai efektivitasnya dalam menggerakkan sektor riil.
Paradoks Investasi: Angka Tinggi, Lapangan Kerja Minim
Di sektor investasi, pemerintah mencatatkan angka yang sepintas terlihat impresif. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, melaporkan realisasi investasi tahun 2025 menembus Rp 1.931,2 triliun, melampaui target yang ditetapkan Presiden Prabowo. Namun, jika dibedah lebih dalam, terdapat anomali antara derasnya arus modal masuk dengan penyerapan tenaga kerja.
Investasi yang masuk didominasi oleh sektor padat modal seperti hilirisasi pertambangan, yang secara alami tidak menyerap banyak tenaga kerja manusia. Sebaliknya, sektor manufaktur padat karya yang selama ini menjadi tumpuan lapangan kerja justru mengalami tekanan hebat. Fenomena ini terlihat jelas pada awal 2026, di mana industri tekstil di sentra-sentra produksi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami gelombang penutupan pabrik. Sedikitnya enam pabrik besar dilaporkan tutup, menyebabkan belasan ribu pekerja kehilangan mata pencaharian.
Kondisi ini menciptakan paradoks: ekonomi tumbuh dan investasi masuk, namun dampaknya kurang terasa bagi kelas pekerja bawah. Ekonom dari INDEF menilai situasi ini sebagai sinyal “deindustrialisasi prematur”, di mana kontribusi industri pengolahan menurun sebelum negara mencapai status pendapatan tinggi.
Dampak Geopolitik: Konflik AS-Venezuela dan Volatilitas Rupiah
Tantangan ekonomi domestik diperberat oleh dinamika global yang memanas pada Januari 2026. Konflik terbuka antara Amerika Serikat dan Venezuela, yang berujung pada operasi militer AS, telah memicu ketidakpastian baru di pasar keuangan. Meskipun hubungan dagang langsung Indonesia dengan Venezuela sangat minim, efek psikologis pasar global (market sentiment) berdampak langsung pada nilai tukar.
Merespons ketegangan tersebut, investor global cenderung menarik dana ke aset aman (safe haven) seperti Dolar AS, yang menekan mata uang negara berkembang. Rupiah sempat terdepresiasi hingga mendekati level Rp 17.000 per Dolar AS pada pertengahan Januari. Bank Indonesia (BI) harus bekerja keras melakukan intervensi pasar untuk menahan gejolak ini. Pelemahan Rupiah ini berisiko menaikkan biaya impor bahan baku pangan dan energi, yang pada akhirnya dapat menggerus daya beli masyarakat melalui inflasi.
Langkah Ke Depan: Melanjutkan Bantalan Sosial
Menyadari risiko perlambatan yang semakin nyata, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan paket stimulus ekonomi pada tahun 2026. Fokus utamanya adalah menjaga daya beli kelompok rentan agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Beberapa program kunci dalam paket ini meliputi kelanjutan bantuan pangan beras untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan. Selain itu, insentif pajak bagi karyawan (PPh 21 DTP) di sektor manufaktur juga dipertahankan untuk mencegah gelombang PHK lebih lanjut.
Lembaga internasional seperti Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2026 akan tumbuh moderat di level 5,0 persen. Proyeksi ini memberikan pesan jelas: tanpa reformasi struktural yang menyentuh akar masalah—seperti inefisiensi investasi dan perbaikan kualitas belanja negara—target pertumbuhan tinggi akan sulit dicapai. Pemerintah kini dihadapkan pada tugas berat untuk membuktikan bahwa strategi fiskal yang diambil mampu menjembatani jarak antara harapan tinggi dan fakta di lapangan.
